Ekspor Kalbar Terhambat Aturan

9
0
BAGIKAN
TERJEGAL REGULASI: PLBN Badau di Kapuas Hulu terlihat megah difoto dari udara. Megahnya gedung-gedung PLBN di Kalbar ternyata belum menyokong aktivitas ekspor Kalbar ke negeri jiran. Sejumlah regulasi dinilai masih menghalangi kemudahan ekspor-impor melalui PLBN.
TERJEGAL REGULASI: PLBN Badau di Kapuas Hulu terlihat megah difoto dari udara. Megahnya gedung-gedung PLBN di Kalbar ternyata belum menyokong aktivitas ekspor Kalbar ke negeri jiran. Sejumlah regulasi dinilai masih menghalangi kemudahan ekspor-impor melalui PLBN.

Belum ada Pelabuhan Darat hingga Kode Pelabuhan

PONTIANAK – Pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan perlu didukung regulasi agar segera bisa digunakan untuk perdagangan. Namun sejumlah regulasi dinilai masih menghalangi kemudahan dalam hal ekspor dan impor melalui sejumlah pos lintas batas negara (PLBN) yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar).

Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan digelarnya pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Sarawak Business Federation (SBF). Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal termasuklah hambatan-hambatan yang dihadapi keduanya dalam hal perdangang internasional, khususnya antara Sarawak dan Kalbar.

“Ada memang sejumlah regulasi yang perlu kita dorong agar diberikan kemudahan ekspor dan impor,” ungkap Ketua Kadin Kalbar Santyoso Tio, Minggu (22/4).

Sejauh ini, kata dia, program pemerintah untuk membangun pelabuhan darat (dryport) di Entikong belum juga terealisasi. Padahal dari pelabuhan darat di perbatasan tersebut akan meningkatkan devisa yang didapat negara dari transaksi perdagangan luar negeri.

Sembari menunggu beroperasinya dryport itu, maka pihaknya berupaya untuk mengajukan sejumlah item barang yang dapat diimpor dari Malaysia untuk kebutuhan industri di Kalbar. Itu dilakuan agar aktivitas perdagangan yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri dapat direalisasikan.

“Kita sudah merintis item barang apa saja yang diperlukan, lalu kita ajukan yang mau kita impor dari Malaysia. Item-item tersebut di antaranya mesin pertanian dan perkebunan” katanya.

Adapun jika menilik dari angka ekspor yang dicetak melalui PLBN Entikong dan Nanga Badau, Santyoso, mengatakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun angkanya tidak terlalu signifikan.

Di samping itu, kendala ekspor dan impor lainnya yakni keberadaan PLBN Entikong yang belum memiliki kode pelabuhan dari Kementerian Perhubungan yang menjadi syarat sebuah wilayah bisa dijadikan tempat untuk kegiatan dagang luar negeri. Hal ini pula yang dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha di Serawak, Malaysia.

“Jika tidak ada kode pelabuhan, maka perdagangan secara resmi tidak bisa dilakukan karena ini berkaitan dengan administrasi, “ ungkap moderator dari SBF, Nicholas Wong.

Adapun sejumlah kendala tersebut, dikatakan Santyoso akan dicarikan solusi bersama untuk kemudian dibicarakan ke pemerintah, baik tingkat daerah hingga di tingkat kementerian. Dengan digelarnya pertemuan tersebut, diharapkan dapat mendorong perekonomian antara kedua negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, SBF bersama dengan Pemerintah Sarawak dan Matrade menyelenggarakan misi bisnis ke Pontianak dari 20-23 April 2018 yang dipimpin Wakil Ketua Menteri dan Menteri Pengembangan Industri dan Kewirausahaan, Datuk Amar Hj Awang Tengah Ali Hasan dan Presiden SBF, Datuk Abang Abdul Karim bin Tun Datuk Abang Haji Openg.

Dorong Industri di Perbatasan

Dalam pertemuan antara Kadin Kalbar dan SBF, juga membahas tentang industri di kawasan perbatasan. Ketua Kadin Kalbar, Santyoso Tio mengatakan perlunya dibangun kawasan industri di daerah perbatasan. Sejauh ini menurutnya di Kalbar belum ada satu industri yang dibangun di daerah perbatasan lantaran menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya yaitu kendala pasokan listrik yang masih kurang.

“Belum ada saat ini industri yang berada di perbatasan. Itu karena ada kendala, seperti ketersediaan listrik yang tidak memungkinkan,” katanya.

Hal ini juga yang menurutnya, Sarawak dapat menjadi mitra yang memasok kebutuhan listrik bagi industri yang dibangun di daerah perbatasan. Sebagaimana diketahui bahwa negara tetangga lebih berdikari dalam hal ketersediaan listrik. Kebutuhan listrik Kalbar pun masih bergantung pada negara tersebut.

“Jika mau bangun industri perbatasan, kita bisa menggunakan listrik mereka (Sarawak),” katanya.

Listrik yang diimpor dari Malaysia, menurutnya tidak akan memakan biaya yang besar, dibandingkan dengan mengandalkan pasokan listrik daerah sendiri yang disokong dengan genset. Dari segi kebutuhan listrik akan jauh lebih murah,” katanya.

Adapun kata dia, ada sejumlah industri yang dapat dibangun di daerah perbatasan. Industri pengolahanan menurutnya menjadi industri yang paling tepat dibangun di perbatasan. “Kita bisa bangun industri pengolahan dari hasil pertanian, perkebunan, turunan karet, kelapa sawit dan sebagainya. Intinya ada pasokan listrik,” ucapnya.

SumberPontianak Post
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini