Ojek Online, Mitra atau Pekerja ?

21
0
BAGIKAN

PONTIANAK – Polemik transportasi online menemui babak baru. Rencana revisi Undang Undang Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dimungkinkan penyedia transportasinya jadi perusahaan. Jika putusannya demikian, maka hubungan sopir dengan perusahaan tak lagi mitra.

Ketua Koperasi Jasa Trans Mitra Bersama yang menaungi sopir online, Suhardian terus mengikuti perkembangan polemik transportasi online. “Sampai saat ini belum ada statemen dari aplikator terkait niat dari Kemenhub itu. Jika benar aplikator harus jadi perusahaan transportasi seperti niat dari Kemenhub, tentu akan mematikan koperasi atau perusahaan sejenis yang sudah lebih dulu menaungi mitra sopir,” ujarnya kepada Pontianak Post, Selasa (3/4).\

Kata dia, sejak awal Kemenhub menghendaki aplikator menjadi perusahaan transportasi. Tetapi sejak beroperasi, mereka selalu menentang bahwa aplikator adalah perusahaan IT. Hal tersebut seiring dengan keinginan pemerintah terkait pajak, asuransi, dan sebagainya. Jika kenyataan seperti itu artinya putusan ini sepihak sedangkan mitra berinvestasi dengan kendaraannya.

Soal BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dirasa dia baik secara mandiri maupun tergabung dalam aplikator atau koperasi sudah merupakan kewajiban.

Dia berharap kebijakan pengubahan transportasi online menjadi perusahaan tansportasi tidak dilakukan pemerintah. Jika dilakukan, maka peluang usaha mandiri akan tertutup. “Menurut saya lebih enak menjadi mitra dibanding karyawan,” katanya.

Kelemahan dari kawan-kawan mitra saat ini sebenarnya ada yang belum paham dengan PM 108. Kalau persoalan taksi online, sebenarnya hanya pada jumlah sopir yang overload mengakibatkan pendapatan berbagi dan peluang tutup poin menjadi lebih kecil.

Mengenai hal tersebut, sampai kinipun belum ada SK Gubernur dari Kalimantan Barat soal pengaturan tarif dan jumlah sopir seperti yang sudah dilakukan lebih dulu oleh 15 provinsi lain. “Jika revisi hanya 1 atau 2 pasal tentang perubahan status perusahaan (wacana) saya belum tahu pastinya, yang jelas jika itu diberlakukan jelas dari kami tidak setuju,” katanya.

“Saya selaku sopir Go Jek ikuti aturan saja. Apapun putusannya selama tidak memberatkan driver kita jalankan,” kata Dwi, sopir Go Jek.

Ditanya soal BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan diakui sudah ada. Tapi untuk biayanya ditanggung pribadi dengan pemotongan setiap bulan dari deposit sopir itu sendiri. Seingat dia pemotongan BPJS dilakukan tiap tanggal 1.

Kepala Dinas Perhubungan Pontianak, Utin Srilena Candramidi mengatakan terkait polemik tranportasi online yang kini tengah dibahas pusat sampai saat ini belum ada putusan tetapnya. “Yang jelas ditunggu putusan pusat. Jika sudah keluar aturannya jelas akan kami jalankan di daerah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Junaidi memandang jika aplikator transportasi online berubah menjadi perusahaan transportasi maka yang semula hubungan sopir hanya mitra statusnya akan berubah menjadi hubungan tenaga kerja antara perusahaan dan pekerja atau karyawan.

Dalam hubungan kerja seperti ini, tambah Junaidi, pemberlakuan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk di dalamnya hak normatif pekerja seperti upah sesuai UMK mesti dilaksanakan.

Kemudian pekerja oleh perusahaan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pekerja harus mendapatkan THR, lembur, cuti dan hak-hak normatif lainnya. “Soal aturan ini setuju tidak setuju, pada prinsipnya ada rasa keadilan dan kejelasan dari masing-masing pihak. Baik itu pekerja dan perusahaan,” tandasnya.

Puluhan sopir Go Car mendatangi kantor DPRD Kalimantan Barat baru-baru ini. Kedatangan mereka sama seperti tuntutan aksi semula yakni menyampaikan protes skema poin yang diberikan pihak PT Gojek kepada sopir Go Car. “Benar kami dedatangan Aliansi Driver Go Car Indonesia (Kalbar). Mereka mengadu adanya keputusan sepihak PT Gojek Indonesia kepada driver Go Jek dan Go Car,” kata Syarif Amin Assegaf yang menerima perwakilan pendemo di ruang DPRD Kalbar.

Menurutnya selama ini sopir Go Jek punya skema 7912 dan instensif sebesar 300 ribu. Belum lama ini PT. Go Jek membuat kebijakan sepihak menaikan target dan mengecilkan intensif. “Sangat jauh dari awalnya. Intensif berubah menjadi 155 ribu saja,” ucapnya.

Sebagai anggota parlemen, DPRD Kalbar jelas menerima pengaduan aturan sepihak dari PT. Go Jek Indonesia di Jakarta. Sempat terjadi dialog, apakah perizinan Go Jek dan Go Car di dinas perhubungan atau dinas di mana.

”Berdasarkan informasi hanya izin aplikasi. Tak harus izin ke Dinas Perhubungan Provinsi. Ini ranah perizinannya juga harus dikupas. Apakah masuk di Komisi IV atau Komisi I,” ucapnya.

Izin aplikasi langsung ke Kominfo. Itu artinya bukan mitra komisi IV. Hanya sebagai wakil rakyat, aspirasi aliansi sopir online ini akan ditampung. Apalagi kondisi sekarang banyak masyarakat menjadi sopir dan membuat komisi sopir online lama berkurang. “Pasti ditindaklanjuti. Kami dari DPRD akan memanggil pihak gojek perwakilan Kalbar secepatnya,” ungkap dia.

Syarif amin menyampaikan Gojek sampai sekarang masih membuka aplikasi peluang sopir. Jelas nasib sopir lama dirugikan. Seandainya memang masyarakat terus mengalami kerugian, harusnya dicarikan jalan keluar terbaik. Namun kalau ada manfaat yakni berupa lowongan kerja bagi warga Kalbar, DPRD Kalbar hanya menghimbau saja. ”Tolong tindaklanjuti keluhan mereka (sopir online),” tuturnya.

Di sisi lain, DPRD Kalbar berharap pihak gojek ketika berusaha di satu daerah, hormati dan patuhi aturannya. Jangan hanya mementingkan usaha tetapi pajak dan masalah lain ikut diperhatikan. Artinya jangan hanya cari nafkah di Kalbar tetapi aturan pemerintah tak dihiraukan. “Nah ketika ada masalah. Ujung-ujungnya pemerintah juga yang ikut campur,” ungkap dia.(iza/den)

SumberPontianak Post
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini