Pemkab Kubu Raya Siap Akomodir Usulan Skala Prioritas
KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sungai Kakap, di Aula Gedung Serbaguna Kecamatan Sungai Kakap, dengan Tema, “Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber daya manusia, Kemandirian Desa Didukung Insprastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar, pada Jumat (14/2).
Acara tersebut selain dihadiri Bupati Kubu Raya bersama istri, juga hadir para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua (DPRD) Kabupaten Kubu Raya Usman dan Sejumlah Anggota DPRD lainnya.
Juga hadir unsur pimpinan SOPD lingkup Pemkab Kubu Raya, unsur Muspika, Camat Sungai Kakap bersama jajarannya.
Bupati menyebutkan, hasil Musrenbang kecamatan ini nantinya akan dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 mendatang.
Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Musrenbang ini dapat betul-betul menyimak dan mengakomodir semua usulan-usulan yang disampaikan.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tapi bisa mengakomodir apa yang sudah dibahas di Musrenbang tingkat desa, jadi mereka yang datang dari desa-desa tidak sia-sia,” ujarnya.
Bupati menambahkan maksud dan tujuan Musrenbang ini merupakan sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan di setiap desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang desa dan kelurahan dengan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),kemudian menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Program Kerja SOPD Tahun Anggaran 2021. Program Kerja yang akan direalisasikan betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita memperkuat dan menanamkan di mana yang paling mendesak. Alhamdulillah, dengan sistem program pagu indikatif kecamatan, dapat menjamin musrenbang desa yang diprioritaskan dan mendesak dapat terakomodir,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan, usulan-usulan pembangunan merupakan usulan skala prioritas.
“Sehingga semua usulan dari masyarakat dapat diakomodir dalam APBD.” tuturnya.
Menurut Usman, APBD Kubu Raya sebagian besar masih bersumber dari pembiayaan pemerintah Pusat, Sehingga anggaran masih sangat terbatas. “Untuk itu,dibutuhkan konsep yang matang dengan prioritas utama pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.” Ujarnya
Sumber: Media kalbar
